Penyusunan Perjanjian & Legalisasi
Layanan penyusunan perjanjian hukum profesional termasuk Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewa Menyewa, dan layanan legalisasi dokumen.
Perjanjian yang sah secara hukum melindungi bisnis Anda dalam setiap transaksi, kemitraan, dan pengalihan aset di Indonesia. MCS Consulting menyusun, meninjau, dan melegalisasi perjanjian yang mencakup kerjasama bisnis, penjualan, lisensi, sewa menyewa, pemisahan harta, dan amandemen — ditambah layanan verifikasi dan legalisasi untuk dokumen yang telah Anda siapkan.
Di halaman ini
Jenis perjanjian apa yang Anda butuhkan?
Situasi bisnis yang berbeda memerlukan jenis perjanjian yang berbeda — kemitraan memerlukan perjanjian kerjasama, transaksi memerlukan perjanjian jual beli, pengalihan aset memerlukan perjanjian pemisahan harta. Tabel di bawah ini menunjukkan apa yang berlaku untuk situasi Anda.
Perjanjian Kerjasama
- Digunakan untuk
- Kemitraan bisnis, usaha patungan, kolaborasi
- Para pihak
- Dua atau lebih bisnis/individu yang bermitra
- Notarisasi wajib?
- Direkomendasikan, kadang wajib
- Terbaik untuk
- Bisnis yang membentuk kemitraan atau usaha patungan
Perjanjian Jual Beli
- Digunakan untuk
- Membeli atau menjual barang, properti, atau aset bisnis
- Para pihak
- Pembeli dan penjual
- Notarisasi wajib?
- Ya, untuk penjualan properti dan aset bisnis
- Terbaik untuk
- Bisnis atau individu yang menyelesaikan transaksi
Perjanjian Lisensi
- Digunakan untuk
- Memberikan hak untuk menggunakan HKI, teknologi, atau merek
- Para pihak
- Pemberi lisensi dan penerima lisensi
- Notarisasi wajib?
- Direkomendasikan
- Terbaik untuk
- Bisnis yang melisensikan HKI atau hak merek ke pihak lain
Perjanjian Sewa Menyewa
- Digunakan untuk
- Menyewa properti, ruang kantor, atau peralatan
- Para pihak
- Pemilik properti dan penyewa
- Notarisasi wajib?
- Direkomendasikan untuk sewa jangka panjang
- Terbaik untuk
- Bisnis atau individu yang menyewa properti atau peralatan
Perjanjian Pemisahan Harta
- Digunakan untuk
- Membagi kepemilikan aset yang dimiliki bersama
- Para pihak
- Rekan pemilik, pemegang saham, atau pasangan yang bercerai
- Notarisasi wajib?
- Ya
- Terbaik untuk
- Rekan pemilik yang membagi aset yang dimiliki bersama
| Fitur | Perjanjian Kerjasama | Perjanjian Jual Beli | Perjanjian Lisensi | Perjanjian Sewa Menyewa | Perjanjian Pemisahan Harta |
|---|---|---|---|---|---|
| Digunakan untuk | Kemitraan bisnis, usaha patungan, kolaborasi | Membeli atau menjual barang, properti, atau aset bisnis | Memberikan hak untuk menggunakan HKI, teknologi, atau merek | Menyewa properti, ruang kantor, atau peralatan | Membagi kepemilikan aset yang dimiliki bersama |
| Para pihak | Dua atau lebih bisnis/individu yang bermitra | Pembeli dan penjual | Pemberi lisensi dan penerima lisensi | Pemilik properti dan penyewa | Rekan pemilik, pemegang saham, atau pasangan yang bercerai |
| Notarisasi wajib? | Direkomendasikan, kadang wajib | Ya, untuk penjualan properti dan aset bisnis | Direkomendasikan | Direkomendasikan untuk sewa jangka panjang | Ya |
| Terbaik untuk | Bisnis yang membentuk kemitraan atau usaha patungan | Bisnis atau individu yang menyelesaikan transaksi | Bisnis yang melisensikan HKI atau hak merek ke pihak lain | Bisnis atau individu yang menyewa properti atau peralatan | Rekan pemilik yang membagi aset yang dimiliki bersama |
Apa saja yang termasuk dalam setiap layanan
Perjanjian Kerjasama
Disusun untuk menetapkan kontribusi, tanggung jawab, pembagian keuntungan, dan ketentuan keluar dari kemitraan bisnis atau usaha patungan.
Perjanjian Jual Beli
Disusun untuk mencatat ketentuan penjualan — harga, syarat pembayaran, pengiriman, dan jaminan — untuk barang, properti, atau aset bisnis.
Perjanjian Lisensi
Disusun untuk menetapkan ketentuan di mana satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan kekayaan intelektual, teknologi, atau merek, termasuk royalti, eksklusivitas, dan jangka waktu.
Perjanjian Sewa Menyewa
Disusun untuk mencatat ketentuan sewa untuk properti, ruang kantor, atau peralatan, termasuk jangka waktu, pembayaran, dan kondisi perpanjangan.
Perjanjian Pemisahan Harta
Disusun untuk membagi kepemilikan secara resmi atas aset yang dimiliki bersama antara rekan pemilik, pemegang saham, atau pihak lain.
Addendum Perjanjian
Disusun untuk secara resmi mengubah, memperpanjang, atau memodifikasi ketentuan perjanjian yang ada tanpa menyusun kembali seluruh dokumen.
Verifikasi Dokumen
Mengonfirmasi keaslian dan kedudukan hukum suatu dokumen sebelum Anda mengandalkannya atau menyerahkannya ke pihak ketiga.
Legalisasi Dokumen
Sertifikasi resmi atas keaslian dokumen untuk digunakan pada instansi pemerintah, bank, atau rekanan internasional, termasuk legalisasi notaris dan, jika diperlukan, apostille atau legalisasi kedutaan untuk penggunaan di luar negeri.
Persyaratan untuk penyusunan
Perjanjian Baru (Kerjasama, Jual Beli, Lisensi, Sewa, Pemisahan Harta)
Anda memerlukan identifikasi semua pihak yang terlibat, deskripsi jelas mengenai ketentuan yang ingin dicantumkan (pembayaran, jangka waktu, kewajiban, ketentuan keluar), dan dokumentasi pendukung apa pun yang relevan dengan pokok perjanjian — misalnya, dokumen kepemilikan properti untuk sewa, atau rincian pendaftaran HKI untuk perjanjian lisensi.
Addendum Perjanjian
Anda memerlukan perjanjian asli yang diubah dan deskripsi jelas mengenai apa yang berubah.
Verifikasi Dokumen
Anda memerlukan dokumen itu sendiri dan identifikasi para pihak atau otoritas yang menerbitkannya.
Legalisasi Dokumen
Anda memerlukan dokumen asli, dan — untuk penggunaan di luar negeri — konfirmasi untuk negara mana dokumen tersebut dilegalisasi, karena persyaratannya bervariasi (beberapa negara memerlukan apostille, yang lain memerlukan legalisasi kedutaan).
Hukum perjanjian di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan perjanjian yang melibatkan properti, aset bisnis, atau komitmen jangka panjang umumnya mendapat manfaat dari notarisasi untuk menjamin kepatuhan hukum. MCS Consulting menyusun setiap perjanjian untuk mematuhi hukum perjanjian Indonesia yang berlaku saat ini.
Proses langkah demi langkah
Konsultasi dan pengumpulan ketentuan
Kami mendiskusikan situasi Anda dan mengumpulkan ketentuan spesifik yang perlu dicantumkan dalam perjanjian.
Penyusunan draf
Kami menyusun perjanjian sesuai dengan hukum perjanjian Indonesia, disesuaikan dengan ketentuan spesifik Anda.
Peninjauan dan revisi
Anda meninjau draf tersebut dan meminta perubahan apa pun sebelum diselesaikan.
Notarisasi, jika diperlukan
Untuk perjanjian yang memerlukan notarisasi, kami mengoordinasikan penandatanganan di hadapan notaris berlisensi Indonesia.
Verifikasi atau legalisasi, jika diminta
Untuk layanan verifikasi atau legalisasi dokumen, kami mengonfirmasi keaslian dan memproses sertifikasi yang diperlukan, termasuk apostille atau legalisasi kedutaan untuk penggunaan internasional jika diperlukan.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Total waktu pengerjaan
1–2 Minggu
Untuk sebagian besar perjanjian baru; legalisasi untuk penggunaan internasional mungkin memakan waktu lebih lama tergantung pada persyaratan negara tujuan.
Belum yakin perjanjian mana yang sesuai dengan situasi Anda? Jadwalkan konsultasi gratis dan tim kami akan menyusun tepat apa yang Anda butuhkan.
Jadwalkan Konsultasi GratisPertanyaan yang Sering Diajukan
Dokumentasi Hukum Profesional
Pastikan perjanjian bisnis Anda sah secara hukum dan disusun secara profesional