Pertanyaan yang Sering Diajukan
Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang layanan dan kekayaan intelektual kami.
Perubahan struktur perusahaan memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diikuti dengan Akta Notaris. Perubahan tersebut kemudian harus diserahkan kepada dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan diperbarui dalam sistem OSS.
Peningkatan modal disetor memerlukan resolusi pemegang saham (RUPS) untuk mengubah Anggaran Dasar. Setelah dana ditransfer ke rekening bank perusahaan, Notaris akan membuat akta dan mendaftarkan peningkatan modal ke Kemenkumham.
Ya, berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, setiap perjanjian yang melibatkan entitas Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Kontrak dwibahasa diizinkan dan merupakan praktik standar untuk transaksi internasional, tetapi versi bahasa Indonesia wajib ada.
Ya. Kami membantu proses legalisasi penuh, termasuk penerjemahan oleh penerjemah tersumpah, notarisasi, dan pemrosesan melalui kedutaan terkait atau melalui sistem Apostille tergantung pada negara penerbit.
Indonesia menggunakan sistem 'First-to-File'. Merek dagang internasional Anda tidak secara otomatis dilindungi kecuali terdaftar di Indonesia melalui kantor kekayaan intelektual lokal (DJKI) atau melalui Protokol Madrid yang menunjuk Indonesia.
Merek dagang yang terdaftar berlaku selama 10 tahun dari tanggal pengajuan. Anda dapat mengajukan perpanjangan mulai dari 6 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa.
Virtual Office cukup untuk pendirian perusahaan standar dan mendapatkan NIB. Namun, lisensi khusus (seperti manufaktur, perdagangan tertentu, atau pergudangan) memerlukan alamat operasional fisik untuk lulus verifikasi lokasi.
Secara umum, pekerjaan ganda dilarang. Orang asing hanya dapat memegang satu KITAS kerja yang disponsori oleh satu perusahaan. Satu-satunya pengecualian adalah untuk Direktur atau Komisaris asing yang mungkin memegang peran di beberapa perusahaan, asalkan disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
EPO diperlukan ketika Anda mengakhiri masa tinggal Anda di Indonesia secara permanen atau berganti sponsor; ini membatalkan KITAS Anda. ERP memungkinkan Anda meninggalkan Indonesia sementara dan masuk kembali dengan menjaga KITAS Anda tetap aktif.
NIB yang aktif hanya bertindak sebagai pendaftaran dasar. Jika tingkat risiko bisnis Anda menengah hingga tinggi, Anda tidak dapat secara hukum memulai operasi komersial sampai sertifikasi standar (seperti PKKPR dan izin lingkungan) diverifikasi. Beroperasi tanpanya dapat menyebabkan sanksi atau pencabutan NIB.
PKKPR menggantikan izin lokasi lama. Ini mengkonfirmasi bahwa kegiatan bisnis yang Anda maksudkan sejalan dengan tata ruang pemerintah daerah. Ini adalah persyaratan dasar wajib dalam sistem OSS sebelum izin operasional lainnya dapat diterbitkan.
Tidak. CV atau Firma secara eksklusif diperuntukkan bagi 100% kepemilikan domestik (warga negara Indonesia). Investor asing harus mendirikan PT PMA (Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing).
Ya. Mengubah KBLI Anda memerlukan amandemen bagian 'Maksud dan Tujuan' dari Anggaran Dasar Anda melalui Akta Notaris, yang kemudian harus didaftarkan ke Kemenkumham dan diperbarui dalam sistem OSS untuk menerbitkan NIB baru.
Akta Notaris (Akta Otentik) memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan Indonesia. Perjanjian tertentu, seperti Pendirian Perusahaan, Pengalihan Saham, dan perjanjian Jual Beli tertentu, secara hukum memerlukan Akta Notaris agar valid.
Virtual Office sangat baik untuk PMA berbasis konsultasi atau layanan. Namun, untuk ritel, manufaktur, atau distribusi, pemerintah dapat memeriksa tempat Anda. Dalam kasus tersebut, kantor fisik atau gudang wajib ada untuk persetujuan izin akhir.
KITAS biasanya berlaku selama 6 bulan hingga 2 tahun dan harus diperbarui secara berkala. Setelah memegang KITAS secara berturut-turut selama beberapa tahun, Anda mungkin memenuhi syarat untuk mengubahnya menjadi KITAP, yang berlaku selama 5 tahun dan memberikan stabilitas tempat tinggal yang lebih besar.
Tidak. KITAS Tanggungan melarang keras pemegangnya untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan apa pun. Untuk bekerja, pasangan harus mendapatkan KITAS Kerja mereka sendiri yang disponsori oleh perusahaan Indonesia.
Tidak. Desain Industri di Indonesia harus memenuhi persyaratan 'Kebaruan'. Jika desain telah diungkapkan secara publik atau dijual sebelum tanggal pengajuan, desain tersebut tidak dapat didaftarkan.
Ya. Setiap perusahaan PMA dan PMDN harus menyerahkan LKPM secara triwulanan atau semesteran (tergantung ukuran investasi) bahkan selama fase konstruksi/persiapan sebelum menghasilkan pendapatan. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan pencabutan NIB.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 (Daftar Positif), sebagian besar sektor bisnis sekarang 100% terbuka untuk kepemilikan asing. Namun, sektor-sektor tertentu (seperti logistik spesifik, pos, dan industri tradisional) tetap dibatasi untuk kepemilikan asing parsial atau dicadangkan secara eksklusif untuk perusahaan domestik.
Yes, as a foreigner you can set up a foreign-owned company (PT PMA) in Indonesia if your business field is entirely open to foreigners. Find more about Indonesia’s Positive Investment List.
Yes, in a foreign-owned (PT PMA) company, a foreigner can be a director or a commissioner.
2-3 Weeks.
3-3 Weeks.
Limited liability company with foreign direct investment ranging from 1-100%
No.
Yes, if it is a PMA.
Yes.
No.
Yes.
KPPA licence does not have a validity period, meaning that it is valid as long as the KPPA operates.
PT: limited liability company (shareholders are notlegally liable for company liabilities).CV: proprietary company where liability falls on theshareholders.
2 shareholders.
IDR 10 billion.
IDR 10 billion.
IDR 10 billion.
Small: IDR 50 million – 500 million.Medium: IDR 501 million – 10 billion.Large: more than IDR 10 billion.
Small: IDR 1 billion – 5 billion.Medium: IDR 5 billion – 10 billion.Large: more than IDR 10 billion.
None.
Take responsibility and make every decision for the company.
Supervise and monitor the work of the Directors to make sure every activity is done and the decisions made are in coherence with the Shareholders’ goals.
No.
Yes.
Yes.
There is no maximum requirement, however for a small company we would recommend having 2-3 Directors and appoint a President Director.
Any changes in the Deed of Incorporation will result in deed amendment and updating the changes in the OSS system.
No.
Yes, particularly for export and import business, you can use a service called undername import.
Depending on your business requirements, preferences, and the nature of your business. there are 3 company types you can chooseLocal Company (PT): 100% local ownership.Foreign Company (PT PMA): can be entirely owned by foreigners, however, restrictions in business sectors applyRepresentative Office: a branch of parent company overseas whose purpose is to conduct marketing-related activities without generating income or profits
PT (Perseroan Terbatas) is the Indonesian term for a limited liability company.
Limited liability company with 100% local / domestic direct investment
CV (Commanditer Vennootschap) is a proprietary business entity that houses several individuals to run a business.
It all depends on the nature of your business and the purpose of your business incorporation. Consult with us if you are not sure.
As soon as the company completes its establishment process, the minimum paid-up capital should be deposited. Another option to look into: after the company receives the Article of Association and Deed of Establishment.
To provide you with accurate pricing information for our company registration service, we consider the complexities of your inquiries and the dynamic nature of regulations in Indonesia. As a result, the pricing for the services may vary accordingly. For detailed information, please contact our consultants.
No.
Yes, the government will check IDR 10,000,000,000, which is the minimum paid-up capital. Fulfilling this requirement is a must.
Yes.
A low cost set of services that facilitate remote working while maintaining a business address to present to customers.
A regular physical office where you can sit and work.
Representative Office.
No, Representative Offices must be situated in the provincial capital, e.g. Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, etc.
No, KPPA is strictly prohibited to do so.
No.
OSS or Online Single Submission is a business licensing system that is integrated electronically with all ministries and state agencies.
IU or Izin Usaha is the business permit.
SIUP or Surat Izin Usaha Perdagangan is the operational license for businesses involved in retail and trading.
TUDP or Tanda Daftar Usaha Pariwisatais the operational licence for businesses involved intourism, e.g. restaurants, hotels, bars.
IUI or Izin Usaha Industri is the operational licence for businesses involved in the manufacturing industry.
NIB or Nomor Induk Berusaha is the business identity number.
Yes.
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or the Indonesian Business Classification Number.
No, we will help you with the process.
There is no maximum requirement. However, you must show an investment plan of IDR 10 billion for each KBLIregistered in the OSS system.
Laporan Kegiatan Penanaman Modal or the Quarterly Investment Activity Report.
Yes.
Tax identification number.
Employee’s health & social welfare.
Only your spouse and your children under the age of 17.