Direktori KBLI

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah klasifikasi industri standar untuk kegiatan bisnis di Indonesia. Ini adalah kode klasifikasi 5 digit yang digunakan pemerintah untuk mengklasifikasikan kegiatan bisnis untuk perizinan dan perpajakan.

Kode KBLI yang Anda pilih menentukan aktivitas bisnis perusahaan Anda, batas kepemilikan asing (di bawah Daftar Positif Investasi), tingkat risiko, persyaratan modal minimum, dan izin operasional spesifik yang diperlukan untuk berjalan secara legal.

Ya, perusahaan di Indonesia dapat mendaftarkan beberapa kode KBLI dalam Anggaran Dasar dan profil OSS-nya, selama kode tersebut kompatibel dengan jenis modal perusahaan (PT PMA vs. PT lokal) dan lokasi operasional.

OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) adalah sistem yang digunakan di Indonesia di mana persyaratan perizinan usaha dikaitkan langsung dengan tingkat risiko dari kode KBLI Anda. Bisnis berisiko rendah membutuhkan lebih sedikit izin daripada yang berisiko tinggi.

Ada empat tingkat risiko: Risiko Rendah (hanya butuh NIB), Risiko Menengah-Rendah (NIB + Sertifikat Standar), Risiko Menengah-Tinggi (NIB + Sertifikat Standar terverifikasi), dan Risiko Tinggi (NIB + Izin terverifikasi dan audit lokasi).

Tidak. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 (Daftar Positif Investasi), beberapa sektor bisnis tertutup untuk investasi asing, beberapa memerlukan kemitraan lokal, dan beberapa dicadangkan secara eksklusif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal (UMKM).

Setiap kode KBLI memetakan ke kategori tertentu dalam Daftar Positif Investasi. Meskipun sebagian besar sektor mengizinkan 100% kepemilikan asing, beberapa KBLI membatasi ekuitas asing hingga 49%, 67%, atau memerlukan usaha patungan khusus dengan warga negara Indonesia.

Modal dasar dan disetor minimum untuk PT PMA adalah Rp 10 miliar per pendirian perusahaan, yang harus dideklarasikan sepenuhnya. Nilai investasi minimum (tidak termasuk tanah dan bangunan) juga Rp 10 miliar per kode KBLI, meskipun peraturan mengizinkan penggabungan KBLI yang sejenis.

Tidak. Virtual Office sangat cocok untuk konsultasi, teknologi, pemasaran, dan jasa. Namun, kode KBLI perdagangan, ritel, manufaktur, logistik, dan akomodasi umumnya memerlukan kantor fisik, ruko, atau gudang untuk izin operasional dan pengukuhan PKP.

NIB adalah nomor identitas bisnis unik yang bertindak sebagai izin usaha dasar perusahaan Anda, tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), dan akses kepabeanan di Indonesia.

Ya. Mengubah atau menambah kode KBLI memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengamandemen Anggaran Dasar perusahaan Anda melalui Notaris, mendapatkan persetujuan Kemenkumham, dan memperbarui profil Anda di sistem OSS.

KBLI 2020 adalah revisi terbaru, memperkenalkan klasifikasi digital baru, memperbarui kode industri (seperti e-commerce, cloud computing, dan platform digital), dan diselaraskan dengan sistem Perizinan Berbasis Risiko (OSS-RBA).

PKKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah izin perencanaan tata ruang. Ini memverifikasi bahwa aktivitas bisnis KBLI pilihan Anda diizinkan secara hukum di lokasi zonasi fisik kantor Anda sebelum sertifikat standar dapat diverifikasi.

Anda dapat mencari kode 5 digit Anda di Direktori KBLI ini. Direktori ini mengambil klasifikasi dan menentukan tingkat risiko secara otomatis. Untuk operasi yang kompleks, sistem resmi OSS menentukan risiko berdasarkan skala (jumlah karyawan, modal, penggunaan lahan).

Beroperasi di bawah kode KBLI yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis nyata Anda adalah pelanggaran kepatuhan. Ini dapat menyebabkan pencabutan izin Anda, audit pajak (karena pelaporan sektor yang salah), kesulitan membuka rekening bank perusahaan, atau sanksi administratif.

Meskipun pajak penghasilan badan standar umumnya 22% di Indonesia, beberapa KBLI berhak atas insentif pajak khusus (seperti tax holiday atau tax allowance). Selain itu, sektor tertentu mungkin memiliki perlakuan pajak khusus atau tarif PPN tertentu.

Ya. PT PMDN (100% modal domestik) memiliki akses ke semua kode KBLI tanpa batasan struktur modal. PT PMA memiliki batasan pada sektor tertutup atau semi-tertutup dan harus mematuhi persyaratan investasi minimum Rp 10 miliar.

Sektor yang tertutup sepenuhnya untuk semua investasi swasta dan asing termasuk pembuatan senjata, penanaman narkotika, senjata kimia, perjudian, penyelamatan artefak bersejarah, dan kerajinan tradisional yang dicadangkan secara eksklusif untuk koperasi lokal.

Ya. Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan posisi asing apa saja yang dapat dipekerjakan berdasarkan kode KBLI. Beberapa KBLI (seperti staf penjualan ritel atau manajer HRD) secara hukum dilarang mempekerjakan warga negara asing.

Ya, Anda dapat mendaftarkan keduanya. Namun, perlu dicatat bahwa produsen umumnya dilarang menjual secara eceran barang impor mereka sendiri secara langsung. Jika memproduksi secara lokal, Anda dapat mendistribusikan produk sendiri, tetapi untuk perdagangan grosir barang pihak ketiga, aturan dan permodalan terpisah berlaku.